Hubungan Liga Arab dengan Uni Eropa

Hubungan Liga Arab dengan Uni Eropa adalah hubungan bilateral antara dua organisasi regional antara Liga Arab (organisasi yang menaungi negara-negara Arab) dengan Uni Eropa (organisasi regional yang menaungi negara-negara Eropa). Kedua organisasi melakukan hubungan kerjasama untuk berbagai kepentingan kawasan masing-masing, baik dalam bidang pertahanan, keamanan, ekonomi, politik, dan budaya.^[1]

Sejarah

Liga Arab

Liga Arab adalah sebuah organisasi regional yang didasarkan pada persatuan dan nasionalisme Arab (pan-Arabisme) di kawasan Timur Tengah. Dibentuk pada 22 Maret 1945 dengan anggota saat ini sebanyak 22 negara, Tujuan berdirinya Liga Arab adalah memperkuat solidaritas diantara negara-negara Timur Tengah yang berbangsa Arab, termasuk juga yang menggunakan bahasa Arab - hal ini bisa dilihat dari keanggotaan Somalia yang merupakan negara non-Arab, namun berbahasa Arab. Sementara negara Timur Tengah seperti Iran dan Israel tidak masuk sebagai anggota Liga Arab, karena masalah perbedaan bangsa dan bahasa.^[2]

Uni Eropa

Uni Eropa adalah organisasi regional yang pendiriannya didasari dalam Perjanjian Maastricht yang ditandatangai pada 1 November 1993. Meski perjanjian ditandatangai pada 1993, gagasan berdirinya Uni Eropa sudah muncul sejak 1945, setelah Perang Dunia II. Meskipun berdiri didasari pada kepentingan untuk mempertahankan demokrasi menghadapi komunisme Uni Soviet, Uni Eropa juga memiliki landasan ideologis dengan kecenderungan nasionalisme, atau yang disebut sebagai pan-Eropanisme. Meskipun, bernama Uni Eropa, tetapi ada beberapa negara Eropa yang tidak menjadi anggota Uni Eropa, salah satunya adalah Rusia.^[3][4]

Membangun Hubungan

Adanya Perang Enam Hari dimana dua negara Eropa Inggris dan Perancis ikut terlibat mendukung Israel melawan koalisi Arab, serta meningkatnya Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet membuat situasi tidak stabil. Situasi politik yang tidak stabil akhirnya membuat Eropa (terutama Perancis), kembali membangun hubungan dengan Arab. Normalisasi hubungan Eropa-Arab diawali oleh gagasan Presiden Perancis Charles de Gaulle yang disebut sebagai French-Arab policy. Pecahnya Perang Yom Kippur dan Krisis Minyak 1973 semakin memaksa dialog lebih lanjut antara Eropa dengan Arab.^[5]

Perbandingan

	Liga Arab	Uni Eropa
Populasi	Sekitar 423 juta jiwa[6]	Sekitar 513 juta jiwa[7]
Luas Wilayah	13,953,041 km²[6]	4,324,782 km²[8]
Kepadatan Penduduk	24.33/km²[6]	115.9/km²[7]
Kantor Pusat	Kairo, Mesir[9]	Brussel, Belgia[10]
Kota Terbesar	Kairo, Mesir[2]	London, Britania Raya[11]
Bahasa Resmi	Bahasa Arab[2]	24 bahasa negara-negara di Eropa, kecuali Rusia[12]
Agama	91% Islam, 5.8% Nasrani, 4% lain-lain[13]	72% Nasrani, 23% Atheis, 2% Islam[14]
GDP	$7.695 triliun ($25,759 per kapita)[15][16]	$18.748 triliun ($37,417 per kapita)[17]

Kerja sama dan Dialog

Kerja sama dan dialog antara Uni Eropa dengan Liga Arab memasuki fase baru selama Arab Spring pada 2011. Fokus kerja sama kedua lembaga diawali dengan ditunjuknya utusan bagi kedua pihak melalui pertemuan di Kairo, Mesir pada 2012. Pada 2015 dibuat nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Uni Eropa melalui salah satu lembaganya, European External Action Service dengan Sekretaris Jenderal Liga Arab. MoU tersebut berisi tentang kerja sama praktis dan pertukaran diplomat. Penandatanganan MoU ini masuk dalam proyek regional Uni Eropa, sekaligus aktualisasi dan kelanjutan dari kebijakan diplomasi Euro-Arab.^[18][19]

Puncak dari konferensi tingkat tinggi (KTT) antara Uni Eropa dengan Liga Arab dilaksanakan di Sharm el-Sheikh, Mesir pada Februari 2019 lalu. Dalam pertemuan puncak tersebut, kedua lembaga membahas berbagai isu fundamental yang menyangkut beberapa hal terkait kepentingan dua kawasan, mulai dari terorisme, imigran, hingga hak asasi manusia. Pertemuan selanjutnya diagendakan akan dilaksanakan di Brussel, Belgia.^[18][19][20]

Terorisme

Perang melawan terorisme adalah isu yang paling dominan dibahas dalam pertemuan antara Liga Arab dan Uni Eropa. Isu ini sebenarnya sudah dibahas dalam pertemuan menteri Uni Eropa dengan Liga Arab di Kairo pada 2014. Dalam pertemuan tersebut, hal-hal terkait dengan pemberantasan terorisme diawali dari berbagai hal, mulai dari deradikalisasi, memutus rekrutmen, hingga membatasi gerak dan daya jelajah kelompok teroris. Pertemuan tersebut juga dianggap sebagai aktualisasi dari kebijakan internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni UN Global Counter-Terrorism Strategy.^[19]

Pembahasan mengenai terorisme diawali oleh pernyataan dari Presiden Mesir, Abdul Fattah as-Sisi. Dalam KTT di Sharm el-Sheikh, as-Sisi mengatakan jika Mesir tengah menghadapi kemunculan milisi bersenjata. Menurut as-Sisi, pertumbuhan militan semakin meningkat pasca dirinya menggulingkan Muhammad Mursi, presiden Mesir dari Ikhwanul Muslimin yang terpilih secara demokratis pasca rezim Hosni Mubarak yang tumbang dalam gelombang Arab Spring.^[20]

Imigran

Isu lainnya yang juga menjadi pembahasan utama adalah imigran, hal ini terkait dengan maraknya praktik perdagangan manusia dari Timur Tengah ke Eropa. Isu imigran dimulai dari pidato kepala Dewan Eropa, Donald Tusk. Dalam konferensi tersebut, ia mengatakan:^[20]

"Kita harus bekerja bersama - negara asal, transit, dan tujuan - untuk mematahkan model bisnis penyelundup dan pedagang manusia yang memikat orang ke dalam perjalanan berbahaya dan memberi makan perbudakan modern,"^[20]

Isu ini merupakan kelanjutan dari pertemuan menteri Uni Eropa dengan Liga Arab di Kairo, Mesir pada 2016. Pertemuan tersebut kemudian dilanjutkan oleh Uni Eropa dengan tekad untuk membangun kerja sama dengan negara asal imigran, yang mayoritas berasal dari negara anggota Liga Arab. KTT antara Liga Arab dengan Uni Eropa di Sharm el-Sheikh menjadi aktualisasi dari gagasan tersebut.^[19]

Hak Asasi Manusia

Isu hak asasi manusia (HAM) juga tidak kalah populer dibahas dalam konferensi, ketua Komisi Eropa, Jean-Claude Juncker adalah yang memulai pembahasan isu tersebut. Baginya beberapa negara Arab memiliki masalah dalam penegakkan HAM. Salah satu hal yang disorot oleh Uni Eropa adalah kasus pembunuhan terhadap jurnalis asal Arab Saudi, Jamal Khashoggi. Selain kasus tersebut, kasus pelanggaran HAM di Sudan selama Perang Saudara Sudan Selatan juga menjadi konsentrasi pembahasan. Isu ini bahkan dianggap menjadi ganjalan bagi pemantapan hubungan kerja sama Uni Eropa dengan Liga Arab.^[20]

Perang dan Perdamaian

Kawasan Timur Tengah sampai saat ini masih dilanda dengan berbagai macam konflik, hal ini juga menjadi isu determinan yang dibahas dalam KTT Uni Eropa dan Liga Arab. Bahkan perwakilan tinggi Uni Eropa, Federica Mogherini mengatakan jika penyelesaian konflik di Timur Tengah akan menjadi kunci penyelesaian isu-isu lainnya. Konflik-konflik di Timur Tengah yang masih berlanjut sampai saat ini, antara lain; Konflik Israel–Palestina, perang saudara di Suriah, dan perang saudara di Yaman. Penyelesaian konflik bersenjata di kawasan Timur Tengah akan sangat menentukan bagi keberlangsungan kerja sama kedua kawasan.^[21]

Referensi