Konstitusi Belanda

Kerajaan Belanda
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Belanda
Konstitusi Piagam Wet Algemene Bepalingen Hak Asasi Manusia
Monarki Raja Willem-Alexander Dewan Menteri Menteri Berkuasa Penuh Aruba Curaçao St. Maarten
Kabinet Perdana Menteri (daftar) Mark Rutte Wakil Perdana Menteri Sigrid Kaag Karien van Gennip Carola Schouten Kabinet (daftar) Kabinet sekarang (ke-71 / Rutte IV)
Dewan Negara Senat Presiden: Jan Anthonie Bruijn Keanggotaan sekarang Komposisi historis Dewan Perwakilan Ketua: Vera Bergkamp Keanggotaan sekarang Komposisi historis Komite parlemen
Yudisial Mahkamah Agung Dewan Tinggi Negara Dewan Negara Pengadilan Audit Ombudsman Nasional
Pemilihan umum Pemilihan umum terakhir Umum: 2002 2003 2006 2010 2012 2017 2021 2023 Provinsi: 2003 2007 2011 2015 2019 2023 Munisipal: 2002 2006 2010 2014 2018 2022 Eropa: 2004 2009 2014 2019 2024 Referendums Referendum: 2005 2016 Partai politik Politisi
Pemerintahan lokal Politik provinsi Dewan Air Politik munisipal Kepulauan BES
Hubungan luar negeri Kementerian Luar Negeri Menteri: Hanke Bruins Slot Misi diplomatik dari Belanda ke Belanda Hukum kewarganegaraan Belanda Paspor Belanda Persyaratan visa warga negara Belanda Kebijakan visa Kawasan Schengen Kebijakan visa Kerajaan Belanda di Karibia
Topik terkait Hukum di Belanda Dewan Sosial Ekonomi Bank Sentral Sejarah kontemporer Republikanisme di Belanda Dewan Sosial dan Ekonomi
Negara lainnya Atlas
l b s

Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda (Belanda: Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlandencode: nl is deprecated ) adalah salah satu dari dua dokumen dasar yang mengatur Kerajaan Belanda^[1] serta hukum dasar wilayah Eropa dari Kerajaan Belanda. Umumnya dianggap berasal langsung dari undang-undang yang dikeluarkan pada tahun 1815, yang merupakan monarki konstitusional. Konstitusi Belanda adalah konstitusi tertua ketiga yang masih digunakan di seluruh dunia. Perubahan pada tahun 1848 melembagakan sistem demokrasi parlementer. Pada tahun 1983, perubahan besar-besaran terbaru terhadap Konstitusi Belanda dilakukan, hampir seluruhnya menulis ulang teks dan menambahkan hak-hak sipil baru.

Teksnya sederhana, tanpa doktrin hukum atau politik, dan memuat undang-undang hak asasi manusia. Undang-undang ini melarang lembaga peradilan untuk menguji undang-undang dan perjanjian yang bertentangan dengan konstitusi, karena hal ini dianggap sebagai hak prerogatif badan legislatif. Tidak ada mahkamah konstitusi di Belanda.

Kerajaan Belanda juga mencakup Aruba, Curaçao, dan Sint Maarten: terdapat instrumen menyeluruh dari seluruh kerajaan yang memiliki karakteristik konstitusi: Statuta Kerajaan Belanda. Sint Maarten adalah satu-satunya negara di kerajaan Belanda yang memiliki mahkamah konstitusi sendiri untuk mengatur badan legislatif Sint Maarten.

Isi Konstitusi Belanda

Undang-Undang Dasar Belanda berisi bab-bab berikut:

• Ketentuan umum (Algemene bepaling)
• Bab 1 - Hak-hak Dasar (Pasal 1 s.d 23)
• Bab 2 - Pemerintahan (Pasal 24 s.d 49)
  • § 1 - Raja (Pasal 24 s.d 41)
  • § 2 - Raja dan menteri (Pasal 42 s.d 49)
• Bab 3 - Dewan Negara (Pasal 50 s.d 72)
  • § 1 - Desain dan komposisi (Pasal 50 s.d 64)
  • § 2 - Metode (Pasal 65 s.d 72)
• Bab 4 - Dewan Negara, Pengadilan Audit, Ombudsman Nasional, dan Dewan Penasihat Tetap (Pasal 73 s.d 80)
• Bab 5 - Perundang-undangan dan Administrasi (Pasal 81 s.d 111)
  • § 1 - Undang-undang dan peraturan lainnya (Pasal 81 s.d 89)
  • § 2 - Ketentuan lain (Pasal 90 s.d 111)
• Bab 6 - Peradilan (Pasal 112 s.d 122)
• Bab 7 - Provinsi, munisipalitas, badan publik Karibia, dewan air, dan badan publik lainnya (Pasal 123 s.d 136)
• Bab 8 - Amandemen Konstitusi (Pasal 137 s.d 142)
• Pasal tambahan
  • Pasal I s.d VIII, X s.d XVIII, dan XX s.d XXX dihapus
  • Pasal IX s.d tambahan pasal 16
  • Pasal XIX s.d tambahan pasal 81, 123, 124, 127, 128, 130

Ajaran umum

Meskipun konstitusi sendiri merupakan badan utama hukum ketatanegaraan di Belanda, konstitusi bukanlah satu-satunya undang-undang yang memuat kodifikasi konstitusi. Sejumlah sila umum dituangkan dalam suatu undang-undang tersendiri yang dikenal dengan nama Undang-undang Sila Umum (Wet Algemene Bepalingen). Prinsip-prinsip ini mencakup berbagai topik mulai dari penerapan berbagai jenis undang-undang pada individu atau wilayah, hingga peraturan yang mewajibkan hakim harus mengadili semua kasus yang diajukan ke hadapan mereka.

Lihat pula

• Konstitusionalisme
• Asas legalitas dalam hukum pidana Prancis
• Aturan menurut hukum yang lebih tinggi

Referensi

1. ^ Koninkrijksrelaties, Ministerie van Binnenlandse Zaken en. "Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden". wetten.overheid.nl (dalam bahasa Belanda). Diakses tanggal 2024-04-04.